Kisah Dramatis Koalisi Ridwan Kamil

KETIKA Nasdem dengan berani mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, keriuhan politik jelang Pilgub dimulai. Berbagai spekulasi mulai mengemuka, sebab bagaimanapun Nasdem hanya punya 5 kursi atau seperempat saja dari jumlah 20 kursi DPRD Jawa Barat yang dipersyarakatkan undang-undang untuk dapat mengusung calon.

sumber: istimewa

Spekulasi itu antara lain didasari fakta bahwa Ridwan Kamil bukanlah kader partai Nasdem atau partai manapun. Dia adalah Walikota Bandung, yang kemudian jadi populer setelah berhasil mengubah wajah Kota Bandung baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan birokrasinya.

Langkah Nasdem ini memantik sikap sejumlah partai. Ada yang jelas kebakaran jenggot, seperti PKS dan Gerindra misalnya. Sebab, dua partai itu yang mengantarkan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung di Pilwalkot 2013. Bukan tidak mungkin, langkah Nasdem ini seiring sejalan dengan sikap Ridwan Kamil sendiri yang tidak mau jadi kader parpol manapun, dan berbekal popularitas dan kapasitasnya sebagai teknokrat, Ridwan Kamil menaikan daya tawar dirinya di hadapan parpol.
Namun Nasdem dan Ridwan Kamil sendiri tentu perlu melakukan komunikasi politik dengan partai lain, untuk menambah 15 kursi, menggenapi syarat pencalonan.
Tidak lama kemudian, PPP (9 kursi) dan PKB (7 kursi) bergabung. Ridwan Kamil pun semakin sumringah ketika DPP Partai Golkar di bawah Setya Novanto mengeluarkan Surat Keputusan mengusungnya sebagai cagub, dengan syarat harus berpasangan dengan Daniel Muttaqien.
Namun ketika angin politik nasional menghempaskan Setnov dari jabatan Ketum Golkar, di bawah Airlangga Hartarto, Golkar mencabut dukungan. Koalisi pun goyah, karena PPP dan PKB berebut posisi cawagub. Ini diperparah dengan sikap Ridwan Kamil sendiri yang dinilai buruk dalam membangun komunikasi politik. Satu saja dari PPP atau PKB keluar dari koalisi, dia akan kehilangan tiket.
Masalah selesai ketika Ridwan Kamil memperbaiki pola komunikasinya di penghujung Desember 2017.  Koalisinya kembali solid. Bahkan diperkuat ketika Partai Hanura pun turut bergabung.
Namun manuver Ridwan Kamil tak berhenti di tahun 2017. Tepat tiga hari menginjak tahun 2018, dia mengunjungi kantor DPP PDIP di Jakarta. Ini memunculkan spekulasi bergabungnya PDIP dalam koalisi.
PPP yang sudah mendapat jatah wagub, bereaksi keras. Jika PDIP gabung, PPP akan pamit dari koalisi Ridwan Kamil.
Kisah koalisi Ridwan Kamil selesai dua hari jelang pendaftaran ke KPU. Tanggal 6 Januari, koalisi P.Nasdem-PPP-PKB-Hanura mantap dan bulat mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum untuk didaftarkan ke KPU. ***

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share