Banteng Lebih Banyak Diam namun Membuat Langkah Kuda

PARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah partai pemenang Pemilu Legislatif 2014. Partai ini memperoleh 20 kursi dari 100 kursi DPRD Jabar. Dengan demikian partai ini menjadi satu-satunya yang berhak mengusung calon, tanpa harus berkoalisi.

sumber: istimewa

Namun jusru dalam Pilgub Jabar, partai berlambang kepala banteng ini lebih cenderung menunggu. Padahal dengan modal yang dimilikinya, PDI-P dapat mengambil inisiatif, berperan aktif dan mengontrol ritme persaingan antartokoh dan pergerakan peta koalisi. Sebaliknya, justru mereka terlihat lebih banyak wait and see dan cenderung menunggu dinamika pergerakan partai politik lain.
Tercatat hanya satu kali PDIP membuat sebuah acara yang menarik perhatian, yaitu curah gagasan tokoh Jawa Barat di bula September 2017. Hadir 8 dari 11 tokoh yang diundang. Yang hadir antara lain, dari eksternal partai; Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, Iwa Karniwa, dan Anton Charliyan. Sementara dari internal partai ada nama Puti Guntur Soekarnoputri, TB Hasanudin, Sutrisno, dan Abdy Yuhana.
Uniknya, Ridwan Kamil yang juga diundang dalam acara itu, tidak hadir. Konon ketidakhadiran Ridwan Kamil ini yang membuat PDIP “tersinggung” dan membatalkan niat PDIP untuk mengusungnya.
Setelah acara curah gagasan itu, PDIP kemudian banyak memilih diam. Tapi diam PDIP juga ternyata membuat partai lain hati-hati dalam melangkah. Bagaimanapun PDIP menjadi bandul kuat dalam Pilgub Jabar.
Sempat muncul beragam wacana, Deddy Mizwar akan diusung PDIP. Demikian pula Dedi Mulyadi. Lalu langkah terakhir Ridwan Kamil yang sowan ke kantor PDIP, membuat banyak drama.
Sampai akhirnya, tepat satu hari jelang jadwal pendaftaran, PDIP membuat langkah kuda. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan sendiri, partainya mengusung kader sendiri yaitu TB Hasanudin, Ketua DPD PDIP Jabar, dipasangkan dengan AntonCharliyan, mantan Kapolda Jabar. Ini mengejutkan sekaligus memupus berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan PDIP mengusung Ridwan Kamil.
Pilihan itu adalah yang paling rasional bagi PDI-P di Pilgub Jabar. Komposisinya ideal,  cagubnya tokoh internal dan wagubnya eksternal. Pilihan ini mengakomodasi kepentingan internal partai, sekaligus memperluas segmen pemilih dengan menggandeng tokoh dari luar.
Pasangan Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan sebagai opsi, tampak sangat menjanjikan jika kepemimpinan kuat yang menjadi prioritas.  Sesama urang sunda asli, berpengalaman bertugas di Jabar, dan satu nilai lebihnya adalah kombinasi pensiunan militer-polisi yang sarat dengan pengalaman memimpin dan keberanian mengambil sikap di situasi genting. ***

Kisah Mesra Double DM

SETELAH ditinggalkan oleh Gerindra-PKS-PAN,  Jenderal Deddy “Nagabonar” Mizwar tidak sempat patah hati. Kurang dari 6 jam setelah resmi ditinggalkan, Demiz dan petinggi Partai Demokrat Jawa Barat, disambangi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Lalu, setelah kumandang adzan Ashar, Dedi Mulyadi resmi mengumumkan bergabungnya Demokrat-Golkar dalam Koalisi Sejajar.

sumber: istimewa

Tentu saja ini langkah kejutan. Dedi Mulyadi sendiri membawa mandat dari DPP Partai Golkar pasca mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil. Sementara Demiz baru saja putus dari PKS-PAN-Gerindra. 
Dengan segera, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi pun mengemuka. Kebetulan inisial nama kedua tokoh itu sama-sama DM, sehingga ketika ditanya wartawan siapa yang jadi calon gubernur, dengan gampang dijawab keduanya.
“Yang pasti siapapun cagubnya bernama DM,” kata Dedi Mulyadi sambil terkekeh.
Meski dadakan, koalisi ini cenderung solid. Dedi Mulyadi membawa istri dan keluarganya berkunjung ke rumah dinas Demiz di Kota Bandung. Sehari kemudian, Demiz mengunjungi Demul di Purwakarta. Keduanya membangun chemistry dengan baik.
Popularitas dan elektabilitas Duo DM memang bukan paling tinggi, namun termasuk tinggi. Hal ini karena tentu saja posisi Demiz sebagai Wakil Gubernur Jabar saat ini, dan Dedi Mulyadi yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta sejak 2008.
Demiz pun dapat ‘menjual’ keberhasilan pembangunan Jabar selama lima tahun terakhir sebagai bagian dari bukti kerja nyata, mengingat posisinya sebagai wakil gubernur.
Dengan pengalaman di pemerintahan Jabar, tentu saja membuat mereka memahami benar persoalan warga Jabar. Demiz di level provinsi, dan Demul di level kabupaten. Dengan kata lain, pasangan calon Duo DM ini saling melengkapi.
Bukan hanya pasangan calon yang membuat koalisi ini menarik. Kedua partai yang berkoalisi tak pelak merupakan partai besar di Jabar.
Dari sebelas daerah pemilihan, Golkar menjadi pemenang di lima dapil dan di peringkat kedua di empat dapil ketika Pileg 2014. Sedangkan Demokrat merupakan partai peraih suara terbanyak keempat di Jawa Barat.
Total perolehan kursi kedua partai adalah 29 kursi, meskipun gabungan suara pemilih kedua partai di pemilu 2014 hanya mencapai sekitar 26 persen. Dengan kata lain, captive market untuk pasangan ini adalah 26 persen pemilih.
Dan yang paling elegan dari pasangan ini adalah ketika Demul dengan percaya diri memilih sendiri jabatan Wakil Gubenur, tepat dua hari jelang pendaftaran ke KPU. Padahal dari jumlah kursi Golkar 17 kursi, lebih besar dibanding Demokrat, 12 kursi.
Hal yang juga elegan adalah ketika Demul menyampaikan pasangan ini dapat menangkal isu dan persoalan SARA di Pilgub Jawa Barat. Demul mengaku dari kalangan nasionalis, sementara Demiz dari kalangan religius. Dua kelompok yang selalu dipertentangkan dan menjadi isu paling efektif dalam kontestasi politik di Indonesia. ***

Ada Reuni Pilkada DKI di Pilgub Jabar

DRAMA koalisi partai di Pilgub Jawa Barat sangat menarik. Sosok Deddy Mizwar (Demiz) sebagai wakil gubernur petahana (incumbent) menjadi magnet perhatian tersendiri bagi partai politik. Elektabilitas dan popularitasnya bersaing ketat dengan Ridwan Kamil di berbagai survey yang digelar lembaga konsultan politik.
Pertengahan Juli 2017, Deddy Mizwar telah bertemu dengan para petinggi Partai Gerindra. Tersiar kabar, dia akan diusung partai yang dipimpin Jenderal Prabowo Subianto itu. Lalu, kedekatan Demiz dengan sejumlah tokoh penting di PKS pun membuatnya menjadi sosok yang populer di kalangan kader PKS. Tidak heran jika kemudian muncul wacana koalisi PKS-Gerindra mengusung Deddy Mizwar.

sumber: istimewa

Persoalan muncul ketika Agustus 2017, Ketua DPW Partai Gerindra, Mulyadi, melempar kata ke media massa bahwa partainya belum tentu mengusung “Sang Jenderal Nagabonar”.  Alhasil, komunikasi Demiz dengan Gerindra pun tersendat. Namun Demiz tetap mesra dengan PKS, bahkan dengan percaya diri Demiz mengumumkan Koalisi “Zaman Now” yang berisi PKS-Demokrat-PAN. Jumlah kursi koalisi ini sudah cukup mengusungnya. Bahkan demi itu, Demiz pun rela mengisi formulir kartu tanda anggota dan menjadi kader Partai Demokrat.
“Perseteruan” Demiz dan Gerindra pun akhirnya memanas, dan Prabowo Subianto turun tangan. Di Hambalang, Prabowo mengumpulkan para petinggi partainya dan mengundang petinggi PKS serta PAN. Hasilnya, lahir kesepakatan koalisi nasional antara PKS-PAN-Gerindra, dan bulat mengusung Mayjend (purn) TNI Sudrajat sebagai calon gubernur. Hal ini menyudutkan Demiz dan Koalisi Jaman Now pun dengan sendirinya bubar.
Koalisi PKS-PAN-Gerindra kemudian mengusung paslon Sudrajat-Syaichu. Sudrajat yang kelahiran Sumedang itu adalah pensiunan jenderal bintang dua. Latar belakang jabatan militernya dimulai dari Atase Pertahanan di London dan Washington, Kepala Pusat Penerangan TNI, Dirjen Strategi di Kementerian Pertahanan, hingga Dubes di China.
Sedangkan Syaikhu sendiri, sudah lebih teruji di dunia politik, dan lebih dikenal oleh masyarakat Jabar. Mantan auditor BPKP ini, merintis karir politiknya dari bawah, dari seorang anggota DPRD Bekasi dari PKS di tahun 2004. Syaikhu terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat di tahun 2009. Karir politik Syaikhu pun semakin meningkat di 2013, ketika terpilih sebagai wakil walikota Bekasi, berpasangan dengan Rahmat Effendi.
Semangat reuni Pilkada DKI ketika koalisi yang sama berhasil menumbangkan incumbet begitu kental menjadi warna koalisi ini.  Hanya saja, ada dua pertanyaan besar menghampiri koalisi ini. Pertama, sosok Sudrajat yang kurang dikenal masyarakat Jabar. Kedua, posisi PAN di koalisi.
Untuk mesin partai, soliditas Gerindra-PKS, dan juga PAN, sudah teruji di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Sedangkan untuk Jabar, keberhasilan Aher menjadi gubernur selama dua periode, sedikit banyak karena mesin partai PKS yang efektif.
Gerindra dan PKS selaku peraih suara terbanyak ketiga dan kelima di pemilu legislatif Jawa Barat 2014 lalu, dan ditambah PAN, membuat pasangan calon Sudrajat-Syaikhu memiliki captive market sekitar 27 persen. Sedangkan untuk raihan kursi DPRD Jawa Barat, koalisi tiga partai ini memiliki 27 kursi, melampaui persyaratan minimal 20 kursi.
Sementara posisi PAN di koalisi sampai dengan akhir tahun 2017,  konon masih terdengar ingin mengusung Desy Ratnasari, kadernya sendiri, sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Bahkan menginjak tahun 2018, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan sempat melempar sinyal “Masih Cinta dengan Deddy Mizwar”.
Namun akhirnya tepat tanggal 8 Januaril, PAN memutuskan tetap berada dalam koalisi reuni, kompak mengusung Sudrajat-Syaichu. ***

Kisah Dramatis Koalisi Ridwan Kamil

KETIKA Nasdem dengan berani mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, keriuhan politik jelang Pilgub dimulai. Berbagai spekulasi mulai mengemuka, sebab bagaimanapun Nasdem hanya punya 5 kursi atau seperempat saja dari jumlah 20 kursi DPRD Jawa Barat yang dipersyarakatkan undang-undang untuk dapat mengusung calon.

sumber: istimewa

Spekulasi itu antara lain didasari fakta bahwa Ridwan Kamil bukanlah kader partai Nasdem atau partai manapun. Dia adalah Walikota Bandung, yang kemudian jadi populer setelah berhasil mengubah wajah Kota Bandung baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan birokrasinya.

Langkah Nasdem ini memantik sikap sejumlah partai. Ada yang jelas kebakaran jenggot, seperti PKS dan Gerindra misalnya. Sebab, dua partai itu yang mengantarkan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung di Pilwalkot 2013. Bukan tidak mungkin, langkah Nasdem ini seiring sejalan dengan sikap Ridwan Kamil sendiri yang tidak mau jadi kader parpol manapun, dan berbekal popularitas dan kapasitasnya sebagai teknokrat, Ridwan Kamil menaikan daya tawar dirinya di hadapan parpol.
Namun Nasdem dan Ridwan Kamil sendiri tentu perlu melakukan komunikasi politik dengan partai lain, untuk menambah 15 kursi, menggenapi syarat pencalonan.
Tidak lama kemudian, PPP (9 kursi) dan PKB (7 kursi) bergabung. Ridwan Kamil pun semakin sumringah ketika DPP Partai Golkar di bawah Setya Novanto mengeluarkan Surat Keputusan mengusungnya sebagai cagub, dengan syarat harus berpasangan dengan Daniel Muttaqien.
Namun ketika angin politik nasional menghempaskan Setnov dari jabatan Ketum Golkar, di bawah Airlangga Hartarto, Golkar mencabut dukungan. Koalisi pun goyah, karena PPP dan PKB berebut posisi cawagub. Ini diperparah dengan sikap Ridwan Kamil sendiri yang dinilai buruk dalam membangun komunikasi politik. Satu saja dari PPP atau PKB keluar dari koalisi, dia akan kehilangan tiket.
Masalah selesai ketika Ridwan Kamil memperbaiki pola komunikasinya di penghujung Desember 2017.  Koalisinya kembali solid. Bahkan diperkuat ketika Partai Hanura pun turut bergabung.
Namun manuver Ridwan Kamil tak berhenti di tahun 2017. Tepat tiga hari menginjak tahun 2018, dia mengunjungi kantor DPP PDIP di Jakarta. Ini memunculkan spekulasi bergabungnya PDIP dalam koalisi.
PPP yang sudah mendapat jatah wagub, bereaksi keras. Jika PDIP gabung, PPP akan pamit dari koalisi Ridwan Kamil.
Kisah koalisi Ridwan Kamil selesai dua hari jelang pendaftaran ke KPU. Tanggal 6 Januari, koalisi P.Nasdem-PPP-PKB-Hanura mantap dan bulat mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum untuk didaftarkan ke KPU. ***

Berbagai Drama Di Gelanggang Pilgub Jawa Barat

PENDAFTARAN bakal calon kepala daerah untuk Pemilukada serentak 2018 sudah dimulai 8-10 Januari lalu. Itu artinya, negosiasi, tawar menawar antar partai politik yang berkoalisi dan antara calon dengan parpol pengusungnya untuk mendapatkan tiket, sudah selesai.

sumber: istimewa

Di Pilgub Jawa Barat, ada empat kandidat, yang jika lolos tahapan seleksi administrasi dan kesehatan, akan segera menjadi pilihan warga. Mereka yaitu, (1) Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang diusung koalisi PPP-Nasdem-PKB-Hanura, kemudian (2) Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, diusung koalisi sejajar Golkar-Demokrat, (3) Sudrajat-Syaichu, PKS-Gerindra-PAN, serta yang terakhir (4) TB Hasanudin-Anton Charliyan, yang diusung PDIP tanpa koalisi.
Dengan demikian ada 8 figur cagub/cawagub yang selama sekitar 4 bulan ke depan berkampanye, berkeliling menemui pemilih,  terpampang di baligo, dibicarakan media, dan sebagainya, hingga kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, pemilih Jawa Barat, di bilik suara memilih satu pasangan untuk jadi pemimpinnya.
Dari 8 figur tersebut, 2 di antaranya adalah adalah purnawirawan jenderal TNI, dan 1 orang mantan jenderal polisi. Dan tentu saja tidak lupa, ada “Sang Jenderal Nagabonar”, wagub petahana, yang kini maju di posisi Cagub.

Pertarungan di Jawa Barat memang menarik. Proses komunikasi politik sebelum pendaftaran dibumbui berbagai drama. Dimulai ketika Nasdem yang hanya punya modal 5 kursi di DPRD Jawa Barat, dengan gagah berani mendeklarasikan Ridwan Kamil di bulan Maret 2017, kemudian keputusan Golkar mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil, ributnya partai dalam satu koalisi tapi berebut posisi cawagub, hingga keputusan final PDIP yang bersikukuh tidak mau berkoalisi, maju sendiri mengandalkan kader sendiri.
Pertanyaannya, mengapa di Jabar begitu heboh?
Secara geografis, Jawa Barat adalah propinsi berbatasan dengan DKI Jakarta. Propinsi ini secara strategis menjadi penyangga ibukota. Apa yang terjadi di Jakarta, sedikit atau banyak, akan mengimbas Jabar.
Kemudian, Jabar juga adalah propinsi dengan jumlah pemilih paling banyak di Indonesia, sehingga sangat menentukan dalam percaturan politik nasional, baik untuk pemilu legislatif, maupun pemilu presiden, yang akan dilaksanakan serentak setahun kemudian. Asumsinya, siapa yang menguasai Jawa Barat, berarti sudah mengantongi seperempat kemenangan.
Hal yang juga membuat pertarungan Pilgub Jabar kali ini begitu semarak adalah tidak majunya gubernur petahana Ahmad Heryawan. Ini karena Aher, sudah dua periode menjabat sebagai gubernur. Tidak majunya Aher, membuat persaingan relatif terbuka. Seluruh paslon berangkat dari “modal” politik yang sama.
Namun satu hal yang pasti, Pilkada Jabar 2018 ini bakal menentukan masa depan Jabar dalam lima tahun ke depan. Perlu bagi kita mencermati peta koalisi yang bakal terjadi, peluang tiap kubu, dan apa implikasinya untuk warga Jabar.  Jangan sampai menyesal. ***

Simak Cerita Koalisi Pilgub di Bawah ini;

1. Kisah Dramatis Koalisi Ridwan Kamil
2. Ada Reuni Pilkada DKI di Pilgub Jabar
3. Kisah Mesra Double DM
4. Banteng Lebih Banyak Diam namun Membuat Langkah Kuda