Petaka ‘Kamar Asmara’ Sukamiskin

MASYARAKAT dihebohkan dengan terungkapnya bisnis “Kamar Asmara” di Lapas Sukamiskin. Hal ini terungkap dalam sidang perdana kasus suap mantan Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husen, Rabu (5/12) lalu.  Seperti apa keberadaan kamar birahi itu, dan bagaimana kondisi dan suasana di dalam penjara para koruptor itu?

Foto:istimewa

Kamar Asmara itu digunakan para napi koruptor untuk menyalurkan hajat mereka terhadap istri atau pasangannya. Kebutuhan birahi itu ternyata mengundang naluri bisnis Fahmi Darmawansyah salah seorang napi koruptor kasus suap Badan Keamanan Laut.
Fahmi hadir bersama dua napi lainnya yaitu Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, Fuad Amin Imron, dalam sidang perdana kasus Suap Kalapas, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (5/12).
Dalam sidang itu, Fahmi, suami dari artis Inneke Koesherawati itu terungkap ternyata bukan hanya memberikan uang dan barang, tetapi juga memiliki bisnis di dalam Lapas Sukamiskin.
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK Trimulyono Hendradi mengatakan, Fahmi diperbolehkan membangun saung dan kebun herbal di dalam lapas. Sekiranya saung yang dikenal sebagai 'bilik asmara' berukuran 2x3 meter itu dilengkapi tempat tidur.
"Saung itu untuk keperluan melakukan hubungan badan suami istri," kata Trimulyono di ruang sidang PN Bandung, Rabu (5/12).
Bukannya dipergunakan oleh Fahmi saat dikunjungi istrinya Inneke, melainkan disewakan kepada warga binaan Lapas Sukamiskin Bandung dengan tarif Rp 650 ribu per malam.
"(Saung) baik dipergunakan Fahmi saat dikunjungi istrinya maupun disewakan kepada warga binaan. Sehingga Fahmi mendapat keuntungan yang dikelola oleh Andri Rahmat (narapidana dan asisten pribadi Fahmi)," tuturnya.
Terkait keberadaan Kamar Asmara dan Situasi di LP Sukamiskin, Wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo, akhir Juli 2018 lalu sempat menyambangi Lapas itu. sebelum KPK melakukan  Operasi Tangkap Tangan yang menyeret mantan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein,
Dalam laporannya sebagaimana dikutip dari Jawa Pos.com, Agus melaporkan adanya sejumlah fasilitas wah bisa mereka dapatkan di sana. Ada bungalo dan saung, taman indah, sampai kolam pancing. Termasuk keberadaan bilik asmara yang kini heboh. Berikut laporannya;
"HP dibawa saja, 'aman' kok!" celetuk rekan saya sebelum masuk pintu utama Lapas Sukamiskin Pintu itu berukuran besar. Dicat merah. Akses keluar masuk satu-satunya bagi pengunjung. "Oh, boleh ya HP dibawa masuk?" tanya saya memastikan. "Boleh, taruh di kantong belakang saja," kata teman saya.
Kami pun masuk ke lapas. Lewat pintu kecil yang posisinya di sisi tengah bawah pintu besar itu. Petugas lapas menyambut kami dengan raut wajah ditekuk. Tanpa basa-basi, dia lalu meminta kami menitipkan tas yang kami bawa. Tidak ada pemeriksaan saat itu. HP di saku celana saya yang secara kasatmata tampak menonjol pun tak menarik perhatian petugas.
Itu merupakan kunjungan pertama saya di Lapas Sukamiskin, 17 Juli 2017. Saya "nebeng" rekan saya yang mengunjungi salah seorang terpidana korupsi. Seorang mantan kepala daerah. Kasusnya diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014. Kami masuk pukul 14.10. Itu merupakan waktu di luar jam besuk. Normalnya, pengunjung hanya bisa masuk pukul 09.00 sampai 11.00.
Setelah masuk tanpa pemeriksaan ketat, kami lantas menuju deretan saung bambu di tengah area lapas. Jumlahnya puluhan. Dikelilingi pagar keamanan berukuran tinggi.
Kesan eksklusif sangat terlihat di area itu. Sebab, bukan hanya kursi dan meja, di dalam saung juga tersedia berbagai perkakas rumah tangga. Misalnya, kompor, dispenser, gelas, piring, panci, dan penggorengan. Para napi korupsi biasanya menyuruh tahanan pendamping (tamping) untuk memasak makanan atau sekadar menyeduh kopi dan teh.
"Kami kerja untuk membantu lapas, dinas. Itu aturan di sini (Sukamiskin) wajib. Jam 12.00 atau 12.30 baru ke sini (bungalo membantu napi korupsi, Red)," ungkap salah seorang tamping kepada Jawa Pos. Tamping itu umumnya adalah napi kasus pidana umum (pidum) di Sukamiskin. Ada puluhan napi pidum di lapas itu. Mayoritas "dipekerjakan" sebagai pembantu napi korupsi kelas elite.
Bukan itu saja. Di kompleks tersebut juga terdapat fasilitas lain yang lebih privat. Dan bikin setiap orang yang mengetahuinya bakal mengernyitkan dahi. Yakni, bilik asmara. Ruang itu khusus bagi pasangan suami istri. Penghuni lapas menyebutnya ruang eksekusi. Yang cukup menggelikan, di bagian muka pintu ruang tersebut justru dipasang plang kecil bertulisan GUDANG.
"Ya, sebetulnya sih itu kembali ke kita. (Kamar eksekusi bisa dipakai) dengan catatan untuk yang (sudah) nikah," papar tamping kelahiran Bandung tersebut.
Saya pun penasaran. Dan diam-diam menyelidiki GUDANG tersebut. Bilik asmara itu selalu tertutup dan terkunci. Kamar berukuran kecil tersebut bersebelahan dengan toilet khusus pengunjung atau napi lapas yang bersantai di area saung. Saat saya berada di dekat kamar itu, terdengar samar-samar suara lenguhan laki-laki dan perempuan. Napas mereka berkejaran.
Tidak lama menunggu, seorang perempuan berjilbab terlihat muncul dari dalam ruang eksekusi itu. Disusul sesosok pria yang tak asing. Yakni, mantan tokoh elite partai politik yang pernah terjerat kasus korupsi di KPK.
---
Setahun kemudian, saya kembali menyambangi Sukamiskin pada 9 Juli atau 12 hari sebelum KPK melakukan OTT Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. Kali ini saya "numpang" rekan saya, saudara seorang napi korupsi alumnus KPK yang baru beberapa bulan lalu dieksekusi ke lapas yang juga dikenal lapas pariwisata itu.
Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini saya mencoba masuk lebih awal, yakni pukul 13.37. Ternyata, di jam itu pemeriksaan masih ketat. Tas dan handphone wajib dititipkan di loker pengunjung. Hanya dompet yang boleh dibawa. Saya pun masuk bersama dua rekan saya tanpa membawa HP.
Tapi, itu hanya sementara. Setiba di dalam area lapas, saya meminta seorang tamping untuk mengambil HP dan tas yang kami titipkan. Dia pun menyanggupinya. Hanya, kami dimintai tip Rp 100 ribu untuk mengambil barang-barang tersebut. Uang itu untuk petugas. HP dan tas pun sampai ke tangan saya dalam hitungan belasan menit.
Saat itu saya tengah menelusuri kabar yang menyebut bahwa mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) diduga kerap keluyuran pasca dieksekusi ke Sukamiskin awal Mei lalu. Kebetulan, bungalo atau bangunan rumah kecil Setnov yang hendak saya tuju berada tidak jauh dari bungalo napi korupsi yang kami sambangi.
Namun, beda dengan sebelumnya, kompleks bungalo yang mayoritas baru dibangun itu berada di area lain di dalam lapas. Jaraknya agak jauh dari pintu masuk pengunjung. Untuk menuju ke sana, pengunjung harus berputar melewati saung di sisi utara blok tahanan. Kemudian, ketika sampai di depan Masjid Al Muslih Sukamiskin, belok ke timur.
Dari kualitas, bungalo di area tersebut lebih elite daripada saung-saung di sisi utara blok penjara. Jumlahnya pun lebih sedikit. Tidak sampai belasan. Jarak setiap bungalo terpaut agak jauh, tidak seperti di area satunya yang dibangun berdekatan. Fasilitas di dalamnya pun lebih mentereng. Selain perkakas dapur, ada sofa empuk plus bantal, kipas angin, hingga lemari pendingin.
Pantauan Jawa Pos, mayoritas bangunan yang mirip fasilitas resor di tempat-tempat wisata alam itu dikuasai napi-napi kelas elite. Dari penuturan sejumlah penghuni lapas, selain Setnov, bungalo berlantai keramik tersebut dihuni mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dan Direktur Utama (Dirut) PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah (suami Inneke Koesherawati) yang tertangkap tangan KPK kemarin.
Ada pula Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Fasilitas bungalo yang dipakai Wawan lebih komplet daripada yang lain. Sebab, tidak hanya perkakas rumah tangga, tapi ada juga kolam pancing. Tepat berada di depan bungalo yang dia tempati.   (jawapos)

Apartemen di Depok Miring Setelah Gempa?

Sebuah video amatir tersebar di WhatsApp tentang kondisi pasca gempa di Lebak Banten. Dalam video tersebut, diawali dengan pasien Rumah Sakit Bunda, Margonda yang keluar akibat merasakan gempa. Lalu sebuah apartemen di samping rumah sakit tampak miring. Video ini disebar di grup WhatsApp pada hari Selasa, 23 Januari 2018, pukul 15.09 WIB.

Sampai saat ini, belum diketahui sumber video tersebut. Menurut akun @restaDepok, belum ada kepastian kabar tentang miringnya apartemen tersebut. Saat ini, petugas dari polres Depok sedang melakukan investigasi di lokasi kejadian.

Berdasarkan info dari akun twitter @infoBMKG, gempa terjadi di Lebak Banten dengan magnitudo 6.4SR, dan tidak berpotensi tsunami.
Berdarkan obrolan di grup WhatsApp dan twitter, gempa juga terasa di Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Pandeglang, Garut, Cilacap, dan kota lainnya.

Update:
"Sudah mengecek dari Polsek Beji, nggak miring kok. Nggak ada retak juga," ujar Kasubag Humas Polresta Depok AKP Sutrisno saat dihubungi, Selasa (23/1/2018).

Kasmino-Excavator Mini Produk Anak Bangsa

Sudah saatnya Indonesia maju. Banyak orang kreatif yang mampu membuat produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya Kasmino, Excavator Mini Produk Anak Bangsa ini layak dikembangkan.
Video dan foto excavator mini ini diunggah oleh Agung Budi Margono di akun facebooknya, pada hari Selasa (17 Januari 2018).

Kasmino-Excavator Mini Karya Anak Bangsa. Foto: Agung Budi Margono.

Dengan ukurannya yang mini, bisa masuk ke gang dan mengeruk selokan-selokan kecil. Mungkin desainnya bisa dimodifikasi menjadi seperti laba-laba supaya bisa masuk ke selokan atau tebing dengan mudah.

Meski dalam hal teknologi, Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Namun, produk-produk buatan anak bangsa beberapa sudah dikenal baik di dalam negeri, bahkan sampai ke seluruh dunia.
Semoga mas Kashmin, bisa mendapatkan investor untuk bisa mengembangkan produknya sehingga bisa dipasarkan lebih luas.

Viral Sebuah Truk Dinas Kebersihan Membuang Sampah Sembarangan

Sebuah video dan beberapa foto memperlihatkan sebuah truk membuang sampah sembarangan sedang viral di Facebook. Tampaknya, truk tersebut milik dinas kebersihan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Video dan foto tersebut diunggah oleh akun Ecko Millenix Muse di facebook, pada Kamis (18 Januari 2017), pukul 14.07 waktu setempat.

Dalam sebuah foto yang diunggah, pada pintu truk tersebut tampak tulisan "Pemerintah Kabupaten Simalungun".

Sampai berita ini diturunkan, sepertinya kabar tersebut belum ditanggapi pihak terkait.
Tampaknya, kebiasaan oknum petugas kebersihan Kabupaten Simalungun membuang sampah sembarangan sudah terjadi sejak lama.
Kejadian seperti ini, pernah juga terjadi dua tahun yang lalu. Seperti dikutip dari hetanews.com, dua unit kendaraan plat merah milik Pemkab Simalungun tertangkap kamera sedang membuang sampah sembarangan.

Foto: hetanews.com

KPU Sumedang Harus Lebih Kreatif Menjangkau Pemilih

HAJAT besar pemilihan Bupati Sumedang 2018 kini menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang. Untuk itu, sudah sejak setahun sebelumnya, KPU Sumedang mempersiapkan diri.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, acara launching Pemilihan Bupati Sumedang 2018 kali ini digelar dengan konsep indoor. Jika sebelumnya, ribuan massa dikerahkan memenuhi alun-alun Sumedang, maka tahun ini, acara "Medar Munggaran" dihelat KPU di Graha Asia Plaza, 11 Desember 2017 lalu. Peserta pun dibatasi, 1.620 tamu undangan yang terdiri dari utusan 46 instansi pemerintahan, parpol, ormas, Panwaslu, PPK dan PPS.
Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa menandaskan momentum itu sebagai tanda bahwa KPU telah siap menggelar Pilbup 2018.
"Selain kami siap dalam perencanaan, kami pun siap pula dalam pelaksanaannya. Seperti sosialisasi pemilih pemula yang telah kami laksanakan di tiap sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang. Sambutan pada kegiatan ini cukup baik," kata Hersa, seperti dilansir situs resmi KPU Sumedang.
Siap atau tidak siap KPU sebagai penyelenggara, tentu harus diukur oleh dua hal. Pertama, sukses hasil, yakni sukses mengantarkan terpilihnya pemimpin baru, Bupati/Wakil Bupati Sumedang. Dan kedua, adalah sukses penyelenggaraan, dengan indikator utama angka partisipasi pemilih.
Terkait hal ini, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Nina Yuningsih menekankan pentingnya angka partisipasi masyarakat dalam pilkada. Nina yang juga mantan komisioner KPU Sumedang itu menegaskan bahwa ada beberapa penyebab angka partisipasi masyarakat sedikit, di antaranya penyelenggara kurang maksimal dan kurang kreatif dalam melakukan sosialisasi.
Satu hal yang harus dicermati oleh KPU adalah Hari H pemungutan suara yang hanya sekitar seminggu lebih usai penyelenggaraan hari raya. Bukan hanya faktor situasi dan psikologis massa pasca lebaran, namun waktu efektif sosialisasi KPU atau kampanye bagi para calon pun terbatas, karena berada di sekitar bulan Ramadhan. Betul kata Nina, hal ini harus dipersiapkan dan diantisipasi melalui langkah dan cara sosialisasi yang lebih kreatif dan maksimal menjangkau masyarakat pemilih.
Namun, Bupati Sumedang sendiri, Eka Setiawan, dalam satu kesempatan bersama wartawan sempat mengatakan optimis. Eka berasumsi, warga Sumedang sangat antusias dalam memilih pemimpinnya dalam pilbup itu.
"Meski dekat dengan lebaran, saya tetap optimis. Dari dulu angka partisipasi di Sumedang itu tinggi, dan saya tetap optimis sekarang pun tetap tinggi," kata Eka.
Tentu saja, sebagai bupati, Eka Setiawan harus memunculkan optimisme itu. Tapi realitas di lapangan tentu saja akan sangat ditentukan bagaimana pihak-pihak berkepentingan, baik peserta maupun penyelenggara melakanakan peran dan tugasnya masing-masing dalam menjangkau pemilih. Tentu saja untuk Sumedang yang lebih baik ***

Menyimak Tiga Paslon Independen di Pilkada Sumedang 2018

KETIKA jalur non-partai atau populer disebut dengan ‘jalur independen’ tidak lagi menjadi pilihan menarik bagi seseorang untuk maju di gelanggang Pemilihan Kepala Daerah 2018, di Kabupaten Sumedang justru ada tiga bakal pasangan calon dari jalur tersebut.
Jalur independen sempat menjadi trend sejak musim Pilkada 2008. Ketika itu, untuk pertama kalinya pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi melalui anggota DPRD.
Di Jawa Barat, pasangan dari jalur independen Aceng Fikri-Dicky Chandra tanpa diduga berhasil menang di Pilkada Kabupaten Garut. Sejak saat itu, jalur independen menjadi alternatif bagi mereka yang gagal diusung oleh partai politik.
Puncak fenomenanya terjadi pada musim Pilkada 2013. Banyak pasangan calon di berbagai daerah yang maju dari jalur ini. Di Kabupaten Sumedang sendiri ada tiga paslon independen yaitu (1) Hj. Enny Sumarni-Arrys Sudradjat, (2) H. Oom Supriatna-Erni Juwita,  dan (3) H. Ecek Karyana-dr. Irwanto. Sayangnya, ketiga paslon itu tidak berkutik, dan perolehan suaranya berada di bawah paslon-paslon yang diusung parpol.
Kali ini, pada Pilkada Sumedang 2018, juga ada tiga bakal paslon independen yang telah mendaftar ke KPU. Bahkan sebelumnya sempat ada lima bakal pasangan. Namun dua di antaranya gugur saat seleksi administrasi.
Ketiga bakal paslon independen yang sudah mendaftar ke KPU itu adalah (1) Zaenal Alimin-Asep Kurnia, (2) Setya Widodo-Sonia Sugian, dan (3) Ecek Karyana-Tatang Sudrajat. Mereka akan bersaing dengan tiga bakal paslon usungan Parpol yaitu Irwansyah Putra-Sidik Jafar (Golkar-PDIP-Hanura), Donny Ahmad Munir-Erwan Setiawan (PPP-Demokrat-PKB-PAN), dan Eka Setiawan-Moch Agung (PKS-Gerindra-PBB).
Lalu bagaimana kira-kira peluang tiga paslon dari jalur independen itu? Apakah nasib mereka hanya akan jadi figuran pelengkap saja dalam pesta demokrasi di Sumedang, seperti di edisi Pilkada 2013?

Zaenal Alimin – Asep Kurnia

Sosok Zaenal Alimin (ZA) dikenal sebagai tokoh birokrasi. Sebelum memutuskan untuk maju sebagai bakal calon bupati, ZA terakhir menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sumedang, jabatan puncak bagi seorang birokrat di level pemerintah kabupaten.
ZA dikenal sebagai sosok yang santun dan religius. Dalam setiap kesempatan bicara di hadapan jajaran aparatur negara ataupun publik, ZA selalu saja menyelipkan khutbah tausyiah. Maklum, dia lulusan IAIN (sekarang UIN) Sunan Gunung Djati.

Sumber: istimewa

Pada pilkada 2013, ZA sempat mendaftar mengikuti penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh salah satu parpol. Sejak saat itu, dia membentuk relawan yang bernama ZA Community.
Sebagai sekda pengaruh ZA memang cukup kuat di kalangan birokrat. Namun jangan lupa, Eka Setiawan, sang bupati petahana juga maju diusung parpol.
ZA berpasangan dengan Asep Kurnia (Akur). Sosok muda ini merupakan mantan anggota KPU sejak 1999. Bahkan dua periode menjadi Ketua KPU Sumedang, sebelum pada tahun 2016 dia mundur dari Ketua KPU dan memutuskan menjadi kontestan pilkada.
Akur dikenal sebagai sosok yang cerdas dan santun. Jaringan yang dibangunnya hampir dua puluh tahun berkecimpung di KPU Sumedang bisa menjadi modal bagi pasangan ini. Namun tentu saja, pengawasan ketat terhadap aparat penyelenggara pemilu bakal semakin ketat, ketika kini seorang alumni KPU yang menjadi kontestan.

Setya Widodo – Sonia Sugian 

Setya Widodo adalah mantan perwira menengah Polri yang bertugas di Polres Sumedang. Jabatan terakhir yang disandangnya sebelum mundur adalah Kabag Operasi Polres Sumedang.

Sumber: istimewa

Jauh-jauh hari,  Widodo telah membentuk tim relawan yang dikenal dengan sebutan ‘Sambalado’, singkatan dari “Saya mah Balad Widodo”.
Layaknya seorang pamen Polri, Widodo tentu punya cukup pengalaman dan pengetahun medan Kabupaten Sumedang. Ini menjadi bekal dia untuk menarik banyak pemilih.
Widodo didampingi oleh Sonia Sugian. Wanita penyandang gelar Sarjana Hukum ini, awalnya adalah kader Partai Demokrat dan sempat digadang-gadang maju oleh partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Namun ketika dinamika di partai itu bergulir kencang dan akhirnya mengerucut pada sosok Erwan Setiawan sebagai figur yang akan diusung partai,  maka Sonia kemudian ancang-ancang memilih maju dari jalur independen. Dia membangun komunikasi politik dan akhirnya resmi menjadi pasangan Widodo.

Ecek Karyana – Tatang Sudrajat 

Pilkada 2018 adalah yang kedua kalinya bagi Ecek Karyana maju sebagai calon bupati. Sebelumnya, di tahun 2013, Ecek yang mantan perawat dan kini terkenal sebagai paraji sunat ini, berpasagan dengan dokter Irwanto. Tapi kali ini, Ecek berpasangan dengan salah seorang tokoh masyarakat Tatang Sudrajat.

Sumber: istimewa

Ecek sempat melakukan blunder ketika menuding profesi wartawan sebagai profesi yang membantu terjadinya korupsi, saat melakukan pidato di halaman KPU Sumedang usai penyerahan berkas dukungan persyaratan calon independen. Sejumlah wartawan melaporkannya ke Polres Sumedang.
Pasangan Ecek adalah Tatang Sudrajat. Tidak banyak data yang berhasil dihimpun tentang sosok Tatang Sudrajat. Dia diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua.

Banteng Lebih Banyak Diam namun Membuat Langkah Kuda

PARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah partai pemenang Pemilu Legislatif 2014. Partai ini memperoleh 20 kursi dari 100 kursi DPRD Jabar. Dengan demikian partai ini menjadi satu-satunya yang berhak mengusung calon, tanpa harus berkoalisi.

sumber: istimewa

Namun jusru dalam Pilgub Jabar, partai berlambang kepala banteng ini lebih cenderung menunggu. Padahal dengan modal yang dimilikinya, PDI-P dapat mengambil inisiatif, berperan aktif dan mengontrol ritme persaingan antartokoh dan pergerakan peta koalisi. Sebaliknya, justru mereka terlihat lebih banyak wait and see dan cenderung menunggu dinamika pergerakan partai politik lain.
Tercatat hanya satu kali PDIP membuat sebuah acara yang menarik perhatian, yaitu curah gagasan tokoh Jawa Barat di bula September 2017. Hadir 8 dari 11 tokoh yang diundang. Yang hadir antara lain, dari eksternal partai; Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, Iwa Karniwa, dan Anton Charliyan. Sementara dari internal partai ada nama Puti Guntur Soekarnoputri, TB Hasanudin, Sutrisno, dan Abdy Yuhana.
Uniknya, Ridwan Kamil yang juga diundang dalam acara itu, tidak hadir. Konon ketidakhadiran Ridwan Kamil ini yang membuat PDIP “tersinggung” dan membatalkan niat PDIP untuk mengusungnya.
Setelah acara curah gagasan itu, PDIP kemudian banyak memilih diam. Tapi diam PDIP juga ternyata membuat partai lain hati-hati dalam melangkah. Bagaimanapun PDIP menjadi bandul kuat dalam Pilgub Jabar.
Sempat muncul beragam wacana, Deddy Mizwar akan diusung PDIP. Demikian pula Dedi Mulyadi. Lalu langkah terakhir Ridwan Kamil yang sowan ke kantor PDIP, membuat banyak drama.
Sampai akhirnya, tepat satu hari jelang jadwal pendaftaran, PDIP membuat langkah kuda. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan sendiri, partainya mengusung kader sendiri yaitu TB Hasanudin, Ketua DPD PDIP Jabar, dipasangkan dengan AntonCharliyan, mantan Kapolda Jabar. Ini mengejutkan sekaligus memupus berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan PDIP mengusung Ridwan Kamil.
Pilihan itu adalah yang paling rasional bagi PDI-P di Pilgub Jabar. Komposisinya ideal,  cagubnya tokoh internal dan wagubnya eksternal. Pilihan ini mengakomodasi kepentingan internal partai, sekaligus memperluas segmen pemilih dengan menggandeng tokoh dari luar.
Pasangan Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan sebagai opsi, tampak sangat menjanjikan jika kepemimpinan kuat yang menjadi prioritas.  Sesama urang sunda asli, berpengalaman bertugas di Jabar, dan satu nilai lebihnya adalah kombinasi pensiunan militer-polisi yang sarat dengan pengalaman memimpin dan keberanian mengambil sikap di situasi genting. ***

Kisah Mesra Double DM

SETELAH ditinggalkan oleh Gerindra-PKS-PAN,  Jenderal Deddy “Nagabonar” Mizwar tidak sempat patah hati. Kurang dari 6 jam setelah resmi ditinggalkan, Demiz dan petinggi Partai Demokrat Jawa Barat, disambangi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Lalu, setelah kumandang adzan Ashar, Dedi Mulyadi resmi mengumumkan bergabungnya Demokrat-Golkar dalam Koalisi Sejajar.

sumber: istimewa

Tentu saja ini langkah kejutan. Dedi Mulyadi sendiri membawa mandat dari DPP Partai Golkar pasca mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil. Sementara Demiz baru saja putus dari PKS-PAN-Gerindra. 
Dengan segera, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi pun mengemuka. Kebetulan inisial nama kedua tokoh itu sama-sama DM, sehingga ketika ditanya wartawan siapa yang jadi calon gubernur, dengan gampang dijawab keduanya.
“Yang pasti siapapun cagubnya bernama DM,” kata Dedi Mulyadi sambil terkekeh.
Meski dadakan, koalisi ini cenderung solid. Dedi Mulyadi membawa istri dan keluarganya berkunjung ke rumah dinas Demiz di Kota Bandung. Sehari kemudian, Demiz mengunjungi Demul di Purwakarta. Keduanya membangun chemistry dengan baik.
Popularitas dan elektabilitas Duo DM memang bukan paling tinggi, namun termasuk tinggi. Hal ini karena tentu saja posisi Demiz sebagai Wakil Gubernur Jabar saat ini, dan Dedi Mulyadi yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta sejak 2008.
Demiz pun dapat ‘menjual’ keberhasilan pembangunan Jabar selama lima tahun terakhir sebagai bagian dari bukti kerja nyata, mengingat posisinya sebagai wakil gubernur.
Dengan pengalaman di pemerintahan Jabar, tentu saja membuat mereka memahami benar persoalan warga Jabar. Demiz di level provinsi, dan Demul di level kabupaten. Dengan kata lain, pasangan calon Duo DM ini saling melengkapi.
Bukan hanya pasangan calon yang membuat koalisi ini menarik. Kedua partai yang berkoalisi tak pelak merupakan partai besar di Jabar.
Dari sebelas daerah pemilihan, Golkar menjadi pemenang di lima dapil dan di peringkat kedua di empat dapil ketika Pileg 2014. Sedangkan Demokrat merupakan partai peraih suara terbanyak keempat di Jawa Barat.
Total perolehan kursi kedua partai adalah 29 kursi, meskipun gabungan suara pemilih kedua partai di pemilu 2014 hanya mencapai sekitar 26 persen. Dengan kata lain, captive market untuk pasangan ini adalah 26 persen pemilih.
Dan yang paling elegan dari pasangan ini adalah ketika Demul dengan percaya diri memilih sendiri jabatan Wakil Gubenur, tepat dua hari jelang pendaftaran ke KPU. Padahal dari jumlah kursi Golkar 17 kursi, lebih besar dibanding Demokrat, 12 kursi.
Hal yang juga elegan adalah ketika Demul menyampaikan pasangan ini dapat menangkal isu dan persoalan SARA di Pilgub Jawa Barat. Demul mengaku dari kalangan nasionalis, sementara Demiz dari kalangan religius. Dua kelompok yang selalu dipertentangkan dan menjadi isu paling efektif dalam kontestasi politik di Indonesia. ***

Ada Reuni Pilkada DKI di Pilgub Jabar

DRAMA koalisi partai di Pilgub Jawa Barat sangat menarik. Sosok Deddy Mizwar (Demiz) sebagai wakil gubernur petahana (incumbent) menjadi magnet perhatian tersendiri bagi partai politik. Elektabilitas dan popularitasnya bersaing ketat dengan Ridwan Kamil di berbagai survey yang digelar lembaga konsultan politik.
Pertengahan Juli 2017, Deddy Mizwar telah bertemu dengan para petinggi Partai Gerindra. Tersiar kabar, dia akan diusung partai yang dipimpin Jenderal Prabowo Subianto itu. Lalu, kedekatan Demiz dengan sejumlah tokoh penting di PKS pun membuatnya menjadi sosok yang populer di kalangan kader PKS. Tidak heran jika kemudian muncul wacana koalisi PKS-Gerindra mengusung Deddy Mizwar.

sumber: istimewa

Persoalan muncul ketika Agustus 2017, Ketua DPW Partai Gerindra, Mulyadi, melempar kata ke media massa bahwa partainya belum tentu mengusung “Sang Jenderal Nagabonar”.  Alhasil, komunikasi Demiz dengan Gerindra pun tersendat. Namun Demiz tetap mesra dengan PKS, bahkan dengan percaya diri Demiz mengumumkan Koalisi “Zaman Now” yang berisi PKS-Demokrat-PAN. Jumlah kursi koalisi ini sudah cukup mengusungnya. Bahkan demi itu, Demiz pun rela mengisi formulir kartu tanda anggota dan menjadi kader Partai Demokrat.
“Perseteruan” Demiz dan Gerindra pun akhirnya memanas, dan Prabowo Subianto turun tangan. Di Hambalang, Prabowo mengumpulkan para petinggi partainya dan mengundang petinggi PKS serta PAN. Hasilnya, lahir kesepakatan koalisi nasional antara PKS-PAN-Gerindra, dan bulat mengusung Mayjend (purn) TNI Sudrajat sebagai calon gubernur. Hal ini menyudutkan Demiz dan Koalisi Jaman Now pun dengan sendirinya bubar.
Koalisi PKS-PAN-Gerindra kemudian mengusung paslon Sudrajat-Syaichu. Sudrajat yang kelahiran Sumedang itu adalah pensiunan jenderal bintang dua. Latar belakang jabatan militernya dimulai dari Atase Pertahanan di London dan Washington, Kepala Pusat Penerangan TNI, Dirjen Strategi di Kementerian Pertahanan, hingga Dubes di China.
Sedangkan Syaikhu sendiri, sudah lebih teruji di dunia politik, dan lebih dikenal oleh masyarakat Jabar. Mantan auditor BPKP ini, merintis karir politiknya dari bawah, dari seorang anggota DPRD Bekasi dari PKS di tahun 2004. Syaikhu terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat di tahun 2009. Karir politik Syaikhu pun semakin meningkat di 2013, ketika terpilih sebagai wakil walikota Bekasi, berpasangan dengan Rahmat Effendi.
Semangat reuni Pilkada DKI ketika koalisi yang sama berhasil menumbangkan incumbet begitu kental menjadi warna koalisi ini.  Hanya saja, ada dua pertanyaan besar menghampiri koalisi ini. Pertama, sosok Sudrajat yang kurang dikenal masyarakat Jabar. Kedua, posisi PAN di koalisi.
Untuk mesin partai, soliditas Gerindra-PKS, dan juga PAN, sudah teruji di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Sedangkan untuk Jabar, keberhasilan Aher menjadi gubernur selama dua periode, sedikit banyak karena mesin partai PKS yang efektif.
Gerindra dan PKS selaku peraih suara terbanyak ketiga dan kelima di pemilu legislatif Jawa Barat 2014 lalu, dan ditambah PAN, membuat pasangan calon Sudrajat-Syaikhu memiliki captive market sekitar 27 persen. Sedangkan untuk raihan kursi DPRD Jawa Barat, koalisi tiga partai ini memiliki 27 kursi, melampaui persyaratan minimal 20 kursi.
Sementara posisi PAN di koalisi sampai dengan akhir tahun 2017,  konon masih terdengar ingin mengusung Desy Ratnasari, kadernya sendiri, sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Bahkan menginjak tahun 2018, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan sempat melempar sinyal “Masih Cinta dengan Deddy Mizwar”.
Namun akhirnya tepat tanggal 8 Januaril, PAN memutuskan tetap berada dalam koalisi reuni, kompak mengusung Sudrajat-Syaichu. ***

Kisah Dramatis Koalisi Ridwan Kamil

KETIKA Nasdem dengan berani mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, keriuhan politik jelang Pilgub dimulai. Berbagai spekulasi mulai mengemuka, sebab bagaimanapun Nasdem hanya punya 5 kursi atau seperempat saja dari jumlah 20 kursi DPRD Jawa Barat yang dipersyarakatkan undang-undang untuk dapat mengusung calon.

sumber: istimewa

Spekulasi itu antara lain didasari fakta bahwa Ridwan Kamil bukanlah kader partai Nasdem atau partai manapun. Dia adalah Walikota Bandung, yang kemudian jadi populer setelah berhasil mengubah wajah Kota Bandung baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan birokrasinya.

Langkah Nasdem ini memantik sikap sejumlah partai. Ada yang jelas kebakaran jenggot, seperti PKS dan Gerindra misalnya. Sebab, dua partai itu yang mengantarkan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung di Pilwalkot 2013. Bukan tidak mungkin, langkah Nasdem ini seiring sejalan dengan sikap Ridwan Kamil sendiri yang tidak mau jadi kader parpol manapun, dan berbekal popularitas dan kapasitasnya sebagai teknokrat, Ridwan Kamil menaikan daya tawar dirinya di hadapan parpol.
Namun Nasdem dan Ridwan Kamil sendiri tentu perlu melakukan komunikasi politik dengan partai lain, untuk menambah 15 kursi, menggenapi syarat pencalonan.
Tidak lama kemudian, PPP (9 kursi) dan PKB (7 kursi) bergabung. Ridwan Kamil pun semakin sumringah ketika DPP Partai Golkar di bawah Setya Novanto mengeluarkan Surat Keputusan mengusungnya sebagai cagub, dengan syarat harus berpasangan dengan Daniel Muttaqien.
Namun ketika angin politik nasional menghempaskan Setnov dari jabatan Ketum Golkar, di bawah Airlangga Hartarto, Golkar mencabut dukungan. Koalisi pun goyah, karena PPP dan PKB berebut posisi cawagub. Ini diperparah dengan sikap Ridwan Kamil sendiri yang dinilai buruk dalam membangun komunikasi politik. Satu saja dari PPP atau PKB keluar dari koalisi, dia akan kehilangan tiket.
Masalah selesai ketika Ridwan Kamil memperbaiki pola komunikasinya di penghujung Desember 2017.  Koalisinya kembali solid. Bahkan diperkuat ketika Partai Hanura pun turut bergabung.
Namun manuver Ridwan Kamil tak berhenti di tahun 2017. Tepat tiga hari menginjak tahun 2018, dia mengunjungi kantor DPP PDIP di Jakarta. Ini memunculkan spekulasi bergabungnya PDIP dalam koalisi.
PPP yang sudah mendapat jatah wagub, bereaksi keras. Jika PDIP gabung, PPP akan pamit dari koalisi Ridwan Kamil.
Kisah koalisi Ridwan Kamil selesai dua hari jelang pendaftaran ke KPU. Tanggal 6 Januari, koalisi P.Nasdem-PPP-PKB-Hanura mantap dan bulat mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum untuk didaftarkan ke KPU. ***

Berbagai Drama Di Gelanggang Pilgub Jawa Barat

PENDAFTARAN bakal calon kepala daerah untuk Pemilukada serentak 2018 sudah dimulai 8-10 Januari lalu. Itu artinya, negosiasi, tawar menawar antar partai politik yang berkoalisi dan antara calon dengan parpol pengusungnya untuk mendapatkan tiket, sudah selesai.

sumber: istimewa

Di Pilgub Jawa Barat, ada empat kandidat, yang jika lolos tahapan seleksi administrasi dan kesehatan, akan segera menjadi pilihan warga. Mereka yaitu, (1) Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang diusung koalisi PPP-Nasdem-PKB-Hanura, kemudian (2) Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, diusung koalisi sejajar Golkar-Demokrat, (3) Sudrajat-Syaichu, PKS-Gerindra-PAN, serta yang terakhir (4) TB Hasanudin-Anton Charliyan, yang diusung PDIP tanpa koalisi.
Dengan demikian ada 8 figur cagub/cawagub yang selama sekitar 4 bulan ke depan berkampanye, berkeliling menemui pemilih,  terpampang di baligo, dibicarakan media, dan sebagainya, hingga kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, pemilih Jawa Barat, di bilik suara memilih satu pasangan untuk jadi pemimpinnya.
Dari 8 figur tersebut, 2 di antaranya adalah adalah purnawirawan jenderal TNI, dan 1 orang mantan jenderal polisi. Dan tentu saja tidak lupa, ada “Sang Jenderal Nagabonar”, wagub petahana, yang kini maju di posisi Cagub.

Pertarungan di Jawa Barat memang menarik. Proses komunikasi politik sebelum pendaftaran dibumbui berbagai drama. Dimulai ketika Nasdem yang hanya punya modal 5 kursi di DPRD Jawa Barat, dengan gagah berani mendeklarasikan Ridwan Kamil di bulan Maret 2017, kemudian keputusan Golkar mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil, ributnya partai dalam satu koalisi tapi berebut posisi cawagub, hingga keputusan final PDIP yang bersikukuh tidak mau berkoalisi, maju sendiri mengandalkan kader sendiri.
Pertanyaannya, mengapa di Jabar begitu heboh?
Secara geografis, Jawa Barat adalah propinsi berbatasan dengan DKI Jakarta. Propinsi ini secara strategis menjadi penyangga ibukota. Apa yang terjadi di Jakarta, sedikit atau banyak, akan mengimbas Jabar.
Kemudian, Jabar juga adalah propinsi dengan jumlah pemilih paling banyak di Indonesia, sehingga sangat menentukan dalam percaturan politik nasional, baik untuk pemilu legislatif, maupun pemilu presiden, yang akan dilaksanakan serentak setahun kemudian. Asumsinya, siapa yang menguasai Jawa Barat, berarti sudah mengantongi seperempat kemenangan.
Hal yang juga membuat pertarungan Pilgub Jabar kali ini begitu semarak adalah tidak majunya gubernur petahana Ahmad Heryawan. Ini karena Aher, sudah dua periode menjabat sebagai gubernur. Tidak majunya Aher, membuat persaingan relatif terbuka. Seluruh paslon berangkat dari “modal” politik yang sama.
Namun satu hal yang pasti, Pilkada Jabar 2018 ini bakal menentukan masa depan Jabar dalam lima tahun ke depan. Perlu bagi kita mencermati peta koalisi yang bakal terjadi, peluang tiap kubu, dan apa implikasinya untuk warga Jabar.  Jangan sampai menyesal. ***

Simak Cerita Koalisi Pilgub di Bawah ini;

1. Kisah Dramatis Koalisi Ridwan Kamil
2. Ada Reuni Pilkada DKI di Pilgub Jabar
3. Kisah Mesra Double DM
4. Banteng Lebih Banyak Diam namun Membuat Langkah Kuda

#AksiBelaPalestina1712; Palestina Merdeka, Indonesia Jaya

JAKARTA, GELAGAT.NET - "Palestina Merdeka, Indonesia Jaya", itulah salah pekikan dalam aksi membela Palestina di Monas, Jakarta, 17 Desember 2017.

Sampai pukul 11.00 wib, masa dari berbagai daerah masih terus berdatang. Aksi bela Palestina kali ini atas ajakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mengecam klaim sepihak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Bagaimana suasana Aksi Bela Palestina kali ini. Berikut beberapa foto peserta aksi.

Foto: darma

Utas; Cara Baru Membuat Kultwit Lebih Mudah

Twitter, selalu mengamati perilaku penggunanya. Beberapa waktu yang lalu, meluncurkan penambahan jumlah karakter lebih dari 140. Namun, banyak pengguna yang masih merasa belum cukup dengan penambahan karakter tersebut. Banyak pengguna yang menyampaikan sebuah topik dengan berkali-kali tweet, kemudian dikumpulkan menggunakan chirpstory.

Menurut Twitter, saat ini sudah ratusan ribu utasan setiap harinya. Bagi sebagian orang, bisa jadi membuat atau menemukan utasan cukup sulit. Untuk itu, beberapa minggu ke depan, twitter akan membuat tombol khusus untuk membuat utasan. Nantinya, user tinggal mengklik tombol "+" bila ingin menyampaikan opini yang panjang di twitter (kultwit).
Selain itu, twitter juga akan menambahkan label "Tunjukkan utasan ini" untuk memudahkan follower membaca utasan secara utuh.
Pembaharuan ini akan tersedia beberapa minggu ke depan untuk semua sistem operasi Android, iOS, maupun di halaman twitter.com. Jika Anda ingin menggunakan fitur tersebut, silakan langsung update aplikasi bila sudah tersedia di store. (blog twitter)

foto: pixabay.com

Reformasi di Arab Saudi, Izinkan Buka Bioskop Setelah 35 tahun Dilarang

SEJAK diangkat menjadi Putra Mahkota Arab Saudi menggantikan Muhammad bin Nayef pada 21 Juni 2017, MbS, julukan bagi Pangeran Muhammad bin Salman telah memperkenalkan sejumlah perubahan dan reformasi. Selain mengijinkan kaum perempuan di Arab mengendarai mobil, terbaru Arab Saudi memberi izin pembukaan bioskop di Kerajaan Petrodolar itu.

Dengan munculnya izin tersebut, bioskop di Arab Saudi diperkirakan akan dibuka pada awal 2018.

“Sebagai pengawas peraturan, Komisi Umum Media Audiovisual telah memulai proses untuk melisensi bioskop di Kerajaan,” kata Menteri Budaya dan Informasi Arab Saudi, Awwad bin Saleh Alawwad dalam pernyataan yang dilansir Reuters, Senin (11/12/2017).

“Kami mengharapkan bioskop pertama akan buka pada Maret 2018,” tambahnya.

Desas-desus mengenai akan dibukanya kembali bioskop di Arab Saudi sudah mulai berdengung sejak September lalu. Isyarat pembukaan bioskop tersebut sejalan dengan program reformasi “Vision 2030” yang dijalankan Pangeran Mohammad bin Salman.

Salah satu yang paling radikal dari reformasi itu adalah adalah mengizinkan perempuan di Arab Saudi untuk mengemudi mobil sekaligus mengakhiri larangan terhadap perempuan yang telah berlaku sejak lama. Saat ini peraturan tersebut sedang dalam proses untuk memastikan tidak ada syariat Islam yang dilanggar dari kebijakan tersebut. Berdasarkan laporan kantor berita SPA, aturan baru itu akan diterapkan mulai 24 Juni 2018 mendatang.

Bioskop sebenarnya pernah buka dan beroperasi di Arab Saudi pada 1970-an. Namun, tekanan keras dari kelompok ultrakonservatif membuat pihak berwenang kerajaan terpaksa menutup semua bioskop di sana.

Pada Oktober, sebuah pagelaran malam film dilangsungkan di Riyadh sebagai pendahuluan dari pencabutan resmi larangan pembukaan bioskop di kerajaan tersebut. Acara yang digelar di King Fahd Cultural Centre itu menayangkan tiga film pendek untuk dinikmati penonton.

"Film itu seperti jiwa masyarakat Saudi. Film membuat orang melihat kenyataan, cerminan hidup mereka sendiri di layar," kata Sutradara Faisal Alharbi pada acara tersebut.

Jika nantinya bioskop kembali dibuka pada 2018, maka bioskop itu akan menjadi yang pertama di Saudi dalam 35 tahun terakhir.  (berbagai sumber